Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta pemerintah daerah serius menggali potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat maupun sektor tambang.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah, Tubagus Danarki Amanda, mengungkapkan pendapatan daerah turun Rp1,38 miliar dibandingkan APBD induk. Penurunan itu terutama disebabkan oleh menurunnya transfer pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang.
Meski demikian, ia mengapresiasi peningkatan PAD sebesar Rp11,8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan BLUD. Namun, menurutnya, peningkatan tersebut masih terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel digunakan untuk kebutuhan prioritas pembangunan.
“Pemerintah daerah perlu menggali sumber PAD baru yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada pusat. Misalnya dengan mengoptimalkan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata,” tegas Tubagus dalam sidang paripurna di Lombok Tengah, Rabu (20/8).
Selain persoalan PAD, DPRD juga menyoroti dominasi belanja pegawai yang hampir mencapai separuh dari total belanja daerah. Kondisi ini dinilai mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan yang seharusnya lebih diarahkan pada pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan.
Di bidang pendidikan, DPRD mencatat hasil monitoring Komisi IV pada November 2024 yang menemukan sekitar 70 persen sekolah di Lombok Tengah dalam kondisi rusak parah. DPRD mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan.
Sementara di sektor infrastruktur, DPRD menyoroti masih banyak ruas jalan yang rusak, khususnya di Praya Timur (Desa Kidang–Semoyang), beberapa titik di Janapria, serta Pujut yang belum tersentuh perbaikan sejak 2011. DPRD juga kembali mengingatkan soal persoalan lampu penerangan jalan di ruas Bypass BIL–Mandalika yang hingga kini belum terselesaikan.
