Jakarta — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Jaksa Agung RI Sanitiar (ST) Burhanuddin di Auditorium Wisma Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Senin (24/11) pagi. Kesepahaman ini menjadi dasar penguatan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, kepemudaan, dan keolahragaan.
Dalam sambutannya, Menpora Erick menyampaikan apresiasi mendalam kepada Jaksa Agung dan jajaran atas komitmen penuh dalam membangun kerja sama strategis. Menurutnya, MoU ini merupakan fondasi penting untuk memperkuat tata kelola hukum, akuntabilitas program, serta integritas layanan publik di sektor kepemudaan dan keolahragaan.
“Kedatangan beliau ke sini menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan karakter bangsa Indonesia. Peduli bagaimana olahraga kita bisa konsisten mengibarkan Merah Putih dan menjadi duta bangsa,” kata Menpora Erick.
Sebelum penandatanganan MoU, Menpora Erick telah berdiskusi dengan Jaksa Agung mengenai sejumlah program strategis Kemenpora yang selaras dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Kemenpora memikul tanggung jawab besar dalam menyukseskan agenda-agenda kepemudaan dan keolahragaan nasional.
“Kami meminta pendampingan agar amanah besar dari Presiden dapat terlaksana dengan baik, dengan tolok ukur yang jelas,” ujarnya.
Menpora juga menyoroti kebutuhan pendampingan hukum dalam pelaksanaan berbagai program pembinaan atlet, pengembangan infrastruktur olahraga, serta pembangunan karakter pemuda. Ia mencontohkan perbedaan kebutuhan setiap cabang olahraga, mulai dari cabor yang berbasis sistem sirkuit seperti tenis dan bulu tangkis, hingga cabor yang fokus pada training center dan try out internasional.
“Belum lagi rencana pembangunan akademi olahraga dan pusat pelatihan, yang harus benar-benar dipersiapkan demi masa depan olahraga nasional,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menpora menegaskan bahwa sinergi dengan Kejaksaan Agung sangat berarti di tengah meningkatnya tuntutan publik akan transparansi dan efektivitas layanan. Kerja sama ini memastikan setiap program strategis berjalan akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai koridor hukum.
“Ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama terkait bantuan hukum, pertimbangan hukum, pengamanan program strategis pembangunan, pemulihan aset, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas SDM,” tegas Menpora.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk mendampingi program-program Kemenpora. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar setiap kegiatan yang dijalankan tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kami hadir bukan karena rasa curiga, tetapi sebagai pengingat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendampingan ini tanggung jawab kita bersama,” ungkap Jaksa Agung.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program kepemudaan dan keolahragaan tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Karena itu, pendampingan sejak tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan menjadi penting untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.
“Pendampingan kami bukan bentuk perlindungan. Jika ada pelanggaran hukum, tetap kami tindak. Justru pendampingan ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran,” tegasnya.
Jaksa Agung juga berharap MoU ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi benar-benar menjadi landasan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan.
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri Wamenpora Taufik Hidayat serta jajaran pimpinan tinggi pratama dan madya Kemenpora RI. Dari pihak Kejaksaan Agung, hadir pula jajaran pimpinan tinggi pratama dan madya yang akan terlibat langsung dalam implementasi sinergi kelembagaan tersebut.
