Suarapemuda.id, Manggarai Barat – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menegaskan bahwa kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Hal tersebut disampaikan Wihadi saat audiensi bersama Gubernur NTT, para bupati dan wali kota se-NTT, perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026).
Dalam pemaparannya, politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa perekonomian NTT menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi NTT tercatat sebesar 5,14 persen dan meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
Namun demikian, ia menilai struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat wilayah ini tetap rentan terhadap perubahan iklim serta tantangan ketahanan pangan.
“Struktur ekonomi NTT yang berbasis sektor primer perlu diperkuat dengan strategi pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Wihadi.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan NTT dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Fokus pembangunan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, Wihadi juga menyoroti percepatan implementasi sejumlah program prioritas nasional seperti program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui alokasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk NTT sebesar Rp29,78 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,57 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp20,21 triliun.
“Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu. Sementara realisasi TKD mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu,” jelasnya.
Wihadi juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan sejumlah program strategis di NTT, termasuk pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah yang mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp421,9 miliar.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui target pengadaan satu juta ton jagung.
Menurut Wihadi, sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.
“Efektivitas pemanfaatan TKD dan Dana Desa, perluasan digitalisasi ekonomi, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan konektivitas, optimalisasi penerimaan perpajakan, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.
Menurutnya, Bank Indonesia terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.
“Kami terus mendorong penguatan TPID, digitalisasi sistem pembayaran, dan akses pembiayaan UMKM untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada penguatan sektor-sektor strategis yang selaras dengan kebijakan nasional.
Menurut Melki, fokus pembangunan NTT saat ini mencakup penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” kata Melki.
Banggar DPR RI menegaskan bahwa seluruh aspirasi, data, dan isu strategis yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat untuk penyempurnaan kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan di NTT.
