DPC Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Lombok Tengah menggelar diskusi untuk merefleksikan perjalanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Diskusi yang bertajuk “Refleksi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Menuju Pilkada Berintegritas” ini digelar di salah satu lesehan di Desa Ganti, Praya Timur, Minggu (31/3/2024).
Dalam catatannya di Pemilu kemarin, PDI Lombok Tengah menemukan sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi baik pihak penyelenggara maupun pemerintah setempat.
“Diskusi ini kami lakukan untuk merefleksikan perjalanan Pemilu kemarin. Kami melihat banyak sekali yang harus dievaluasi,” kata Ketua Ketua DPC PDI Lombok Tengah Hendri Aswandi, kepada media usai menggelar diskusi.
Hendri mengatakan dalam diskusi tersebut. Sejumlah lembaga yang hadir menyebutkan Pemilu 2024 ini adalah pesta demokrasi yang paling brutal.
Mereka melihat permainan bukan hanya bukan hanya terjadi di di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) saja. Namun sampai ditingkat pleno kabupaten.
“Transaksi jual beli suara hampir terjadi di setiap jenjang. Mulai dari TPS sampai pleno di kabupaten. Maka ini harus menjadi bahan evaluasi kedepan,” ujarnya.
“Bahkan kalau perlu para oknum penyelenggara yang diketahui ikut bermain ini harus dievaluasi. Jangan sampai diberikan ruang lagi,” sambungnya.
Menurut Hendri, hal semacam itu tak akan membuat sistem demokrasi di Indonesia semakin dewasa. Namun hal ini adalah suatu bentuk kemunduran dalam bernegara.
“Maka kami berharap kejadian di Pemilu kemarin jangan sampai terjadi di Pilkada nanti. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita,” tegasnya.
Selain itu, Hendri menyebut adanya transaksi jual beli suara ini akan membahayakan demokrasi kedepan. Anak muda yang memiliki kapasitas dalam politik enggan terjun karena biaya terlalu mahal.
“Jadi terpaksa politik kita hanya akan diisi oleh orang-orang kaya saja. Karena anak muda yang dengan latar belakang tak punya ini akan takut terjun,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Lombok Tengah Sudirman Haryanto yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Pemuda Demokrat Indonesia yang telah memberikan masukan.
Bawaslu Akui Banyak Kekurangan
Pria yang kerap disapa Yanto ini mengakui tahapan Pemilu 2024 kemarin memang masih memiliki kekurangan. Namun kata dia, hal itu harus menjadi bahan evaluasi menjelang pelaksanaan Pilkada nanti.
“Masukan ini akan menjadi bahan evaluasi kami khususnya di Bawaslu Lombok Tengah,” kata Yanto.
Yanto mengatakan sepanjang tahapan Pemilu 2024 kemarin. Pihaknya telah menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran. Baik itu berupa dugaan pelanggaran pidana, administrasi, etik dan hukum lainya.
“Pengawasan ini perlu bantuan banyak pihak. Terutama dari teman-teman pemuda agar demokrasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebagai informasi, diskusi tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lombok Tengah Murdi Ap, Komisioner KPU Lombok Tengah Lalu Sopan Tirta Kusuma, Komisioner Bawaslu Lombok Tengah Sudirman Haryanto dan sejumlah perwakilan lembaga lainnya.
Deklarasi Pilkada Berintegritas
Di penghujung diskusi, Pemuda Demokrat Indonesia Lombok Tengah juga mendeklarasikan Pilkada Berintegritas, berikut isinya:
Kami Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, KPU, BAWASLU TNI dan POLRI, Perwakilan LSM beserta beberapa keterwakilan Instansi dan Lembaga di . Kabupaten. Lombok Tengah menyatakan:
1. Siap menjaga keutuhan Negara Dan Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945.
2. Siap ikut serta mewujudkan pilkada yang berintegritas
3. Siap menjaga dan mengawal secara bersama-sama proses rekrutmen atau evaluasi terhadap penyelenggara pemilu di tingkat adhoc yang terbukti melalaikan integritasnya sebagai penyelenggara pada proses pemilu 2024 kemarin dan membersihkannya dari jajaran penyelenggara pilkada berikutnya.
4. Menyerukan kepada masyarakat kabupaten Lombok Tengah untuk tidak melakukan penyebaran ujaran kebencian dan hoax atas dasar sara, intoleransi dan radikalisme agama serta dapat memanfaatkan berbagai sarana media sosial dan sarana publik lainnya secara cerdas dan bertangungjawab.
5. Mendukung sinergitas dan soliditas TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh agama dan elemen masyarakat demi terciptanya keamanan yang kondusif di kabupaten Lombok Tengah.
6. Serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
