Lombok – Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Mohamad Akri kembali mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik mereka pada jamaah di Arab Saudi. Apalagi melihat penerapan sistem pelayanan berbasis perusahaan penyedia jasa atau syarikah oleh pemerintah Arab Saudi.
Dari pantauan yang dilakukannya, Akri melihat dampak atas pelayanan tersebut. Hal itu berupa terpisahnya jamaah dari kloter.
“Ini yang sejak awal saya tekankan. Petugas haji kita harus benar-benar memperhatikan jamaah. Jangan sampai ada yang terbengkalai atau merasa resah karena terpisah dengan kloternya,” kata Mohamad Akri pada Lombok Post, kemarin (16/5).
Ia berharap Kantor Kementerian Agama (Kemenag) NTB sudah melakukan mitigasi terhadap hal tersebut. Hal itu berupa mempersiapkan petugas menghadapi situasi-situasi tak terduga. Sebelumnya, Akri juga mengingatkan agar Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) memberikan pelayanan prima. Jangan sampai TPHD lebih mementingkan ibadahnya sendiri dari pada tugasnya sebagai TPHD.
“Sebagai TPHD, kita dibekali sebuah prinsip, yakni melayani jamaah haji itulah ibadah kita,” terangnya. Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kakanwil Kemenag) NTB H Zamroni Aziz mengatakan telah sejak awal menyikapi hal tersebut. Ia telah meminta petugas haji bekerja ekstra dan aktif berkomunikasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi. Terutama dalam mengantisipasi dampak pemberlakuan sistem layanan berbasis syarikah di musim haji tahun ini.
“Jadi kami meminta seluruh petugas terutama ketua kloter agar dari awal melakukan mitigasi jamaah yang terpisah dengan kloternya. Harus bekerja ekstra, lakukan komunikasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi untuk melihat kondisi jamaah,” kata Zamroni.
Ia menerangkan, memang Calon Jamaah Haji (CJH) Indonesia tahun ini dilayani berbasis syarikah atau perusahaan penyedia jasa. Bukan kelompok terbang (kloter) seperti sebelumnya.
Meski langkah tersebut dikatakan sebagai upaya upaya peningkatan kualitas pelayanan, namun dampak buruk yang sudah mulai dirasakan CJH, khususnya jamaah dari NTB adalah seperti terpisah dari rombongan.
Kata Zamroni, kebijakan pemerintah Arab Saudi tahun ini menjadi tantangan bagi petugas haji untuk lebih aktif berkomunikasi dengan semua pihak terkait.
“Jadi inilah tantangan bagi petugas untuk lebih aktif berkomunikasi dengan semua daker-daker yang ada dan PPIH Arab Saudi termasuk dengan syarikahnya,” pungkasnya.Sistem syarikah yang diterapkan mulai dikeluhkan jamaah. Namun Zamroni memastikan seluruh jamaah haji dari NTB akan terlayani dengan baik.
“Yang jelas semua jamaah akan terlayani dengan baik. Jadi yang perlu adalah komunikasi dan konsolidasi dengan baik,” jelasnya.
Langkah lain yang dilakukan Zamroni adalah berkoordinasi dengan syarikah-syarikah yang ada di Arab Saudi. Kata dia, diketahui ada 8 Syarikah. Hal ini penting, agar jangan sampai ada jamaah yang terlantar dan tidak terurus karena terpisah dari kloternya.Jadi syarikah itu bertanggung jawab agar semua jamaah bisa terurus. Hanya saja persoalannya adalah kadang-kadang dalam satu kloter ada dua syarikah. Nah ini kan dibutuhkan komunikasi petugas yang ada, terutama yang menyertai jamaah untuk berkomunikasi dengan semua PPIH, Daker termasuk dengan syarikahnya,” tegasnya.
Sebelumnya, sistem baru ini juga dikatakan menjadi salah satu penyebab persoalan keterlambatan keluarnya visa jamaah haji asal NTB.
