Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan program renovasi besar-besaran untuk memperbaiki satu juta rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, usai bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6/2025).
“Kita sedang menyiapkan renovasi minimal satu juta rumah. Saat ini, tanggung jawab dan mekanisme teknisnya sedang dibahas. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” ujar Wamen Fahri.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan tetap dijalankan dengan skema pemberian dana langsung kepada penerima bantuan sebesar Rp21,8 juta. Dana tersebut akan dialokasikan untuk upah tukang sebesar Rp2,5 juta, fasilitator Rp1,8 juta, dan sisanya Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan.
Yang menjadi pembeda kali ini, menurut Wamen Fahri, adalah keterlibatan Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam penyediaan material bangunan. Pemerintah merancang mekanisme agar bahan bangunan disediakan langsung oleh koperasi di tingkat desa. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menyebabkan pembengkakan biaya.
“Melalui koperasi, harga semen, besi, baja, dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, dana Rp21,8 juta per unit benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak huni,” jelasnya.
Wamen Fahri menambahkan, program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik seperti atap dan dinding, tetapi juga menitikberatkan pada pemenuhan aspek sanitasi, akses air bersih, serta lantai yang memenuhi standar kelayakan. Hal ini sejalan dengan indikator SDGs yang menetapkan bahwa rumah layak huni harus memiliki sanitasi memadai, akses air bersih, serta struktur bangunan yang kokoh dan aman.
“Standar rumah layak menurut SDGs sudah jelas. Kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tetapi benar-benar menjadi transformasi kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Program ini ditargetkan dapat segera dimulai setelah seluruh aspek teknis, koordinasi lintas kementerian, dan skema pendanaan difinalisasi. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program strategis ini.
