Suarapemuda.id, Oleh: Annas Fitrah Akbar
Pembangunan Papua saat ini memasuki fase yang semakin strategis. Berbagai agenda pembangunan nasional terus digulirkan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan kawasan ekonomi, hingga program ketahanan pangan dan pemerataan kesejahteraan.
Seluruh agenda tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata sekaligus menempatkan Papua sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.
Komitmen tersebut tentu patut diapresiasi. Tidak mungkin membangun Indonesia secara utuh jika Papua masih berada dalam bayang-bayang ketertinggalan. Karena itu, percepatan pembangunan di Papua merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
Namun di tengah optimisme tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar yang patut terus menjadi refleksi bersama: apakah pembangunan yang berlangsung saat ini benar-benar bertumpu pada cara hidup, nilai, dan martabat masyarakat Papua sendiri?
Pertanyaan ini penting karena pembangunan bukan sekadar soal anggaran, proyek, atau pertumbuhan ekonomi. Pada hakikatnya, pembangunan adalah proses membangun manusia beserta ruang sosial yang membentuk kehidupannya.
Jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan investasi memang menjadi fondasi penting pertumbuhan ekonomi. Namun seluruh capaian fisik tersebut baru memiliki makna apabila diterima sebagai bagian dari harapan masyarakat, bukan sekadar simbol kehadiran negara.
Dalam konteks Papua, dimensi sosial dan budaya justru menjadi fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kebijakan pembangunan. Papua bukanlah ruang sosial yang homogen.
Wilayah ini dihuni oleh ratusan komunitas adat dengan bahasa, sejarah, sistem nilai, struktur kepemimpinan, dan relasi yang beragam terhadap alam maupun ruang hidupnya. Keragaman ini harus dipahami sebagai kekuatan, bukan hambatan.
Konsekuensinya, pembangunan Papua tidak dapat sepenuhnya disusun melalui pendekatan yang seragam. Kebijakan yang efektif di satu wilayah belum tentu relevan di wilayah lainnya.
Cara masyarakat Papua memandang tanah, hutan, sungai, dan ruang hidup memiliki makna yang jauh melampaui nilai ekonomi. Bagi banyak komunitas adat, tanah adalah identitas, warisan leluhur, ikatan genealogis, sekaligus sumber legitimasi sosial yang diwariskan lintas generasi.
Di titik inilah pembangunan membutuhkan perspektif yang lebih utuh. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari cepatnya proyek diselesaikan, tetapi juga dari seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap proses yang berjalan.
Kepercayaan tidak lahir dari keputusan administratif semata. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan dilibatkan secara nyata dalam proses pembangunan.
Pesan ini sesungguhnya telah lama menjadi bagian dari filosofi kebangsaan Indonesia. Kalimat “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” dalam lagu Indonesia Raya bukan sekadar lirik, melainkan panduan moral arah pembangunan bangsa.
Selama ini perhatian sering lebih besar tertuju pada pembangunan “badan” melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Padahal pembangunan “jiwa” memiliki arti yang sama pentingnya, terutama di wilayah yang memiliki keragaman sosial-budaya yang kuat seperti Papua.
Membangun jiwa berarti memahami bahwa pembangunan harus berjalan selaras dengan penghormatan terhadap identitas masyarakat. Negara perlu membaca sejarah lokal, memahami struktur sosial masyarakat adat, serta menjadikan budaya sebagai bagian dari proses pembangunan—bukan sekadar ornamen seremonial.
Budaya bukan penghambat kemajuan. Sebaliknya, budaya merupakan modal sosial yang justru memperkuat legitimasi pembangunan.
Karena itu, partisipasi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif. Partisipasi adalah instrumen penting untuk membangun rasa memiliki terhadap setiap kebijakan pembangunan.
Ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, ruang dialog akan terbuka, aspirasi dapat diserap lebih baik, dan potensi persoalan dapat diantisipasi lebih dini sebelum berkembang menjadi konflik.
Di sinilah pentingnya riset sosial, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta pelibatan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan generasi muda sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Papua.
Papua memiliki modal sosial yang sangat besar. Kelembagaan adat yang masih hidup, solidaritas komunitas, kekayaan budaya, serta relasi masyarakat dengan alam adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah di Indonesia.
Tantangannya adalah bagaimana modal sosial tersebut menjadi fondasi pembangunan, bukan justru terpinggirkan oleh pendekatan yang terlalu teknokratis.
Pembangunan yang hanya berorientasi pada capaian fisik berisiko mengabaikan aspek yang justru menentukan keberlanjutannya, yakni penerimaan sosial.
Indonesia membutuhkan Papua yang maju, produktif, dan sejahtera. Namun kemajuan itu tidak seharusnya dimaknai sebagai proses yang menyeragamkan Papua dengan daerah lain.
Kemajuan justru harus memperkuat karakter lokal yang menjadi identitas masyarakatnya.
Infrastruktur modern dapat berjalan berdampingan dengan budaya yang tetap hidup. Investasi dapat berkembang tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh seiring dengan pelestarian nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Papua.
Pada akhirnya, Papua yang maju bukan hanya Papua yang tumbuh secara ekonomi, tetapi juga Papua yang tetap kokoh menjaga identitas, martabat, dan nilai-nilai budayanya. Sebab pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika kemajuan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap manusia dan ruang hidupnya.
