Jakarta — Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk 79,3 juta pelanggan listrik dengan daya di bawah 1.300 VA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembatalan ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.
“Kita rapat mengenai diskon listrik, tapi penganggarannya terlambat. Kalau dimulai Juni atau Juli, programnya tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6).
Sebagai pengganti, pemerintah menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU). Semula, BSU sebesar Rp150 ribu per bulan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan. Kini, bantuan tersebut ditingkatkan menjadi Rp300 ribu per bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600 ribu untuk dua bulan.
“Nantinya Kementerian Ketenagakerjaan yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan untuk bulan Juni dan Juli, atau total Rp600 ribu,” lanjut Sri Mulyani.
Selain BSU, terdapat empat kebijakan lain dalam paket stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintahan Prabowo. Berikut rinciannya:
- Diskon tiket transportasi umum (kereta api, pesawat, dan angkutan laut) senilai Rp0,94 triliun.
- Diskon tarif tol selama Juni–Juli 2025 sebesar Rp0,65 triliun.
- Penambahan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun.
- Perpanjangan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Total nilai seluruh paket stimulus tersebut mencapai Rp24,44 triliun, dengan sekitar Rp23,59 triliun di antaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita harapkan pada kuartal II ini, pertumbuhan ekonomi dapat tetap dijaga mendekati 5 persen, meskipun sebelumnya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” tutup Sri Mulyani.
