Suarapemuda.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Profesor Abdul Haris Fatgehipon, mengecam keras aksi kekerasan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata TPNPB-OPM/KKB terhadap warga sipil pendulang emas di wilayah Papua. Ia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun karena menargetkan masyarakat sipil yang tengah mencari nafkah.
Menurut Prof. Abdul Haris Fatgehipon, masyarakat sipil harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, terlebih mereka tidak terlibat dalam konflik yang terjadi.
“Sebagai warga bangsa, kita turut berduka cita atas kematian masyarakat sipil yang tidak bersalah dan tidak terlibat dalam persoalan konflik di Papua. Penambang adalah masyarakat sipil yang bekerja untuk mencari nafkah di wilayah hukum Republik Indonesia,” ujar Prof. Abdul Haris Fatgehipon, Senin (25/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya klaim dari juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang menyebut kelompoknya melakukan operasi pada 17–20 Mei 2026 dan mengklaim menewaskan serta melukai sejumlah orang yang disebut sebagai aparat yang menyamar sebagai pendulang emas. Operasi itu disebut dilakukan oleh pasukan di bawah komando Dejang Heluka.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Abdul Haris menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat Papua serta memperburuk kondisi sosial dan keamanan di wilayah tersebut.
“Kekerasan bukan jalan penyelesaian. Yang menjadi korban adalah masyarakat kecil yang hanya berupaya mencari kehidupan. Tindakan terhadap warga sipil seperti ini harus dikutuk bersama,” tegasnya.
Guru Besar bidang Ilmu Resolusi Konflik dan Perdamaian UNJ itu juga meminta pemerintah mengambil langkah serius dan komprehensif dalam menyelesaikan konflik Papua melalui pendekatan yang seimbang, baik keamanan maupun nonkeamanan.
“Saya meminta pemerintah serius menyelesaikan konflik di Papua melalui pendekatan militer yang terukur dan langkah nonmiliter seperti dialog, rekonsiliasi, serta pembangunan kepercayaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menghadirkan jalan damai yang berorientasi pada kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sipil agar konflik tidak terus memakan korban.
“Papua membutuhkan ruang damai yang mengedepankan dialog, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Jangan biarkan konflik terus melahirkan korban,” pungkasnya.
