Suarapemuda.id, MATARAM — Proyek long segmen Lenangguar-Lunyuk hingga kini masih menyisakan persoalan. Sejumlah supplier asal Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, mengaku belum menerima pembayaran secara tuntas dari kontraktor pelaksana, PT AJP.
Persoalan tersebut mendapat sorotan dari Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim. Ia mengecam pihak PT AJP yang dinilai belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para supplier yang sebelumnya turut mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lokasi proyek.
Menurut Abdul Hakim, berdasarkan data dan rekapan yang diterima, nilai tunggakan PT AJP kepada sejumlah supplier diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 juta. Bahkan, terdapat data dan rekapan lain yang menyebut nilai tunggakan mencapai sekitar Rp1,020 miliar yang disebut berasal dari salah satu oknum pelaksana lapangan PT AJP.
Garda Satu NTB meminta Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas PUPR dan Inspektorat Provinsi NTB, segera turun tangan dengan memanggil pihak PT AJP dan seluruh supplier untuk duduk bersama guna mencari solusi penyelesaian seluruh tunggakan.
“Kami minta Dinas PUPR dan Inspektorat NTB segera turun tangan tuntaskan pembayaran semua supplier yang masih belum terbayar,” ujar Abdul Hakim, Sabtu (22/8/2026).
Abdul Hakim juga mengingatkan para supplier agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang datang membawa janji pemberian paket pekerjaan berupa Pekerjaan Langsung (PL) sebagai kompensasi atas uang yang belum dibayarkan PT AJP, terlebih apabila membawa-bawa nama instansi pemerintah tertentu.
“Jangan percaya, semuanya bulset dan dipastikan PL itu tidak ada,” tegasnya.
Sejumlah supplier dari Kecamatan Lunyuk bahkan telah datang ke Mataram dengan harapan persoalan pembayaran dapat segera diselesaikan oleh pihak PT AJP. Namun, mereka mengaku hingga kini hanya mendapatkan janji tanpa kepastian.
Kondisi tersebut membuat sebagian supplier harus bertahan di Mataram selama sekitar dua minggu. Mereka bahkan mengaku kesulitan membayar biaya penginapan karena terlalu lama menunggu kepastian penyelesaian pembayaran.
Garda Satu NTB berencana mendatangi kantor Inspektorat Provinsi NTB bersama para supplier pada Senin (24/8/2026). Mereka akan meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut dipanggil untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian.
“Saya akan datang ke Inspektorat NTB bersama para supplier dan meminta semua pihak yang terlibat duduk bersama dan selesaikan pembayaran kepada supplier,” tegas Abdul Hakim.
Supplier Keluhkan Beban Pembayaran
Para supplier berharap hak mereka segera dibayarkan oleh PT AJP. Mereka menyebut pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselesaikan sehingga pembayaran atas pekerjaan dan jasa yang diberikan dapat segera dituntaskan.
Salah satu supplier asal Kecamatan Lunyuk, Herman alias Toke Her, mengaku sudah lelah harus bolak-balik Lunyuk-Mataram untuk mengurus pembayaran yang selama ini dijanjikan.
“Saya sudah lelah bolak-balik Lunyuk-Mataram mengurus yang dijanjikan oleh PT AJP, namun sampai hari ini hanyalah janji,” tegas Toke Her.
Keluhan serupa disampaikan Aditia, supplier yang terlibat dalam paket pekerjaan long segmen Lenangguar-Lunyuk. Ia mengaku kecewa karena persoalan tunggakan belum juga mendapatkan penyelesaian.
Menurutnya, sejumlah kewajiban yang belum terbayarkan kini menjadi beban bagi pihak yang terlibat, mulai dari sewa truk tangki air, upah pekerja, hingga pembayaran konsumsi.
“Sampai hari ini truk tangki masih berada di rumah saya, tidak mau diterima oleh pemilik karena belum dibayar. Inilah beban moral yang harus saya tanggung,” ujar Aditia.
Sementara itu, Sopyan selaku koordinator PT KCR yang membantu pekerjaan di lapangan dengan menyediakan jasa angkutan material berupa enam unit tronton juga mengaku masih memiliki tunggakan yang belum diselesaikan.
Ia berharap PT AJP dan pihak terkait segera memberikan kepastian pembayaran.
“Saya minta kepada PT AJP dan pihak terkait agar tunggakan kami diselesaikan. Saya selaku koordinator yang diberikan tanggung jawab oleh pihak perusahaan sudah sangat lelah karena hanya dijanjikan saja, namun tidak ada realisasinya,” pungkas Sopyan.
Garda Satu NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan penyelesaian terhadap hak para supplier. Mereka berharap Dinas PUPR dan Inspektorat Provinsi NTB segera memfasilitasi pertemuan seluruh pihak agar persoalan tunggakan proyek long segmen Lenangguar-Lunyuk tidak berlarut-larut.
