jakarta – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi serentak di sejumlah kota besar pada Selasa (20/5/2025). Di Jakarta, aksi ini dipusatkan di tiga lokasi utama: Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.
Aksi tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap para aplikator yang dinilai melanggar regulasi dan merugikan para mitra pengemudi.
Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di berbagai daerah lain, termasuk Surabaya, Jawa Timur. Di kota tersebut, aksi dipelopori oleh kelompok Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur.
Menurut Humas Frontal Jatim, Samuel Grand, demo di wilayahnya diikuti sekitar 6.000 pengemudi ojol. Mereka mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB di depan Mall City of Tomorrow (Cito), Bundaran Waru.
“Aksi ini merupakan bagian dari demonstrasi serentak nasional yang juga digelar di Sidoarjo dan Surabaya,” ujar Samuel, dikutip dari Kompas.com, Senin (19/5/2025).
Lima Tuntutan Aksi Demo Ojol
Dalam aksinya, para pengemudi membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah dan aplikator, yaitu:
- Menurunkan potongan aplikasi menjadi maksimal 10 persen.
- Menaikkan tarif pengantaran penumpang.
- Menerbitkan regulasi untuk layanan pengantaran makanan dan barang.
- Menentukan tarif bersih yang diterima oleh mitra pengemudi.
- Mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia.
Di Surabaya, lokasi demo mencakup sejumlah titik strategis seperti Gedung Negara Grahadi, Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Polda Jatim, DPRD Jatim, serta beberapa kantor aplikator.
Aksi Off Bid Massal
Sebagai bentuk solidaritas, ribuan driver ojol juga melakukan aksi off bid atau mematikan aplikasi secara massal sepanjang hari ini. Artinya, layanan ojol tidak akan tersedia bagi pengguna di berbagai wilayah.
“Benar, rekan-rekan pengemudi akan melakukan off bid sebagai bagian dari aksi,” ujar Samuel.
Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, turut mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas akibat layanan transportasi daring yang lumpuh.
“Pada 20 Mei 2025, kami perkirakan pemesanan melalui aplikasi akan lumpuh sebagian atau bahkan total,” ungkap Igun.
Alasan di Balik Aksi Demonstrasi
Lebih lanjut, Igun menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang dianggap telah melanggar Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur pedoman perhitungan biaya jasa layanan ojek online.
Berdasarkan aturan itu, aplikator hanya diperbolehkan menetapkan potongan maksimal sebesar 15 persen dari penghasilan mitra, ditambah 5 persen untuk program kesejahteraan pengemudi. Namun, dalam praktiknya, banyak aplikator yang menarik potongan melebihi ketentuan tersebut.
“Sudah berkali-kali kami melayangkan protes, tetapi tidak direspons. Maka kami turun ke jalan agar suara kami didengar, termasuk oleh pemerintah yang selama ini terkesan membiarkan pelanggaran ini,” tegas Igun.
