Jeddah — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyatakan keyakinannya bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M akan berjalan lebih lancar dan berkualitas. Optimisme ini didasarkan pada kolaborasi erat antara Pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta komitmen kuat dari para penyedia layanan (syarikah).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Marwan Dasopang, anggota Timwas DPR RI, saat ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Ia menyebut peningkatan layanan dari syarikah tahun ini cukup menjanjikan, terutama dari sisi fasilitas di Arafah dan Mina.
“Semoga layanan syarikah tahun ini sukses. Kini mulai terlihat adanya kompetisi dalam pemberian layanan, termasuk peningkatan fasilitas,” ujar Marwan, Selasa (27/5/2025).
Dalam rangkaian kunjungan pengawasan di Arab Saudi, Timwas meninjau langsung berbagai aspek layanan jemaah, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Melihat komitmen dari para syarikah dan Kementerian Haji, saya yakin pelaksanaan haji tahun ini bisa dikelola dengan baik. Kalaupun tidak sempurna 100 persen, itu hal yang wajar, asalkan tidak sampai kolaps,” jelas Marwan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
Skema Murur dan Tanazul
Timwas juga menyoroti penerapan skema murur dan tanazul sebagai strategi pengurangan kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan sebagian jemaah untuk menginap di hotel saat fase puncak haji.
“Kalau kita berhasil menerapkan tanazul dengan baik, maka kita memiliki dasar moral untuk mengajukan tambahan kuota. Selama ini, 221 ribu jemaah harus berbagi ruang sempit di Mina. Dengan tanazul, kita bisa mengurai kepadatan itu dan berani meminta tambahan kuota 20 ribu hingga 30 ribu,” katanya.
Kesiapan Armuzna dan Pengawasan Haji Khusus
Meski optimis, Timwas tetap mengingatkan pentingnya pemetaan risiko menjelang pelaksanaan Armuzna, agar penanganan di lapangan tidak bersifat reaktif.
“Kami khawatir terhadap potensi permasalahan di Armuzna. Maka dari itu, kami minta agar pemetaan risiko dilakukan sejak dini. Jika perlu perubahan kebijakan, harus segera dikomunikasikan dengan Kementerian Haji,” tegas Marwan.
DPR juga memberi perhatian terhadap penyelenggaraan haji khusus yang dinilai rentan terhadap penyimpangan layanan oleh sejumlah travel.
“Kadang ada janji layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ini penting untuk diawasi,” tambahnya.
Ekonomi Haji dan Efisiensi Biaya
Marwan juga menyoroti potensi ekonomi haji bagi Indonesia. Menurutnya, rencana pembangunan Kampung Haji yang diinisiasi Presiden dapat memberikan dampak positif dalam efisiensi biaya dan mendorong kemandirian pelaksanaan haji.
“Jika program ini terwujud, kami di Komisi VIII yakin ongkos haji bisa ditekan. Tapi tentu perlu lobi serius karena sistem yang berlaku di Saudi kini berbasis syarikah, sementara pendekatan kita masih bersifat pemerintahan,” jelasnya.
Pengawasan Menyeluruh DPR
Lebih dari 50 anggota Timwas DPR dari berbagai komisi, termasuk Komisi VIII, IX, V, dan XIII, turut terlibat dalam pengawasan. DPR juga meninjau langsung kondisi pemondokan, akses transportasi bus shalawat, serta kinerja petugas haji di lapangan.
“Jemaah kita membutuhkan pendampingan. Jangan sampai petugas lebih fokus beribadah dibanding melayani. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk membantu jemaah,” pungkasnya.
Sumber: Kemenag
