Suarapemuda.id,Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dinilai harus menjadi ruang refleksi bersama bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan, kemanusiaan, serta etika dalam kehidupan publik, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Aktivis Jakarta, Tobaristani, menilai perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini membawa tantangan besar terhadap kualitas diskursus publik, termasuk munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi membangun stigma, memperkuat prasangka, dan mengabaikan prinsip verifikasi.
Menurutnya, salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian adalah polemik seputar film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
“Dokumenter memiliki posisi penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Karena itu, setiap narasi yang disampaikan kepada publik harus berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan,” ujar Tobaristani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2026).
Ia menegaskan bahwa dokumenter pada dasarnya merupakan instrumen edukasi publik yang seharusnya membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih utuh, bukan justru membangun kesimpulan sepihak.
“Ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau menghadirkan sudut pandang yang tidak lengkap, maka yang muncul bukan lagi upaya pencarian kebenaran, melainkan potensi lahirnya prasangka baru di tengah masyarakat,” katanya.
Tobaristani menilai polemik yang muncul pascapenayangan film Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi secara proporsional, semestinya menjadi pembelajaran penting mengenai etika produksi dan distribusi informasi di ruang publik.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
“Dalam Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terdapat nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, siapa pun yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, maupun penggambaran yang tidak proporsional,” ujarnya.
Pengurus IKA UNJ Bidang Advokasi itu juga menyoroti berkembangnya istilah “pesta babi” di ruang publik yang belakangan digunakan sebagai simbol kritik sosial terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kritik sosial tetap harus dibangun secara rasional, objektif, dan berbasis fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kritik akan kehilangan nilai moralnya apabila dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran,” tegasnya.
Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta itu juga menilai fenomena saling menyalahkan di media sosial mencerminkan menurunnya kualitas dialog kebangsaan.
Menurutnya, persoalan sosial yang kompleks sering kali disederhanakan hanya dengan mencari satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab, tanpa melihat akar persoalan secara komprehensif.
Padahal, kata dia, semangat Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian persoalan bangsa membutuhkan gotong royong, musyawarah, serta tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Pancasila tidak pernah mengajarkan budaya saling menyalahkan. Pancasila mengajarkan koreksi yang konstruktif, dialog yang sehat, dan semangat mencari solusi bersama. Jika ruang publik dipenuhi prasangka dan saling curiga, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada institusi, tetapi juga kepercayaan antarsesama warga bangsa,” tuturnya.
Karena itu, Tobaristani berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi menjadi momentum memperkuat budaya verifikasi informasi, etika publik, serta tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik maupun memproduksi konten untuk konsumsi masyarakat.
“Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik. Justru kritik yang sehat adalah energi demokrasi. Yang harus dihindari adalah fitnah, manipulasi informasi, dan narasi yang memecah belah. Pancasila hadir untuk mempersatukan bangsa, bukan menjadi pembenar prasangka ataupun tuduhan tanpa dasar yang jelas,” pungkasnya.
