Suarapemuda.id, Jakarta – Aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026, menjadi perhatian publik. Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan nasional, mulai dari pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset hingga ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.Kamis (27/8/2026).
Menanggapi dinamika tersebut, Andri Frediansyah, S.T., Koordinator Divisi Teknologi dan Industri Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni BEM Nusantara (PB IKA BEM Nusantara), menilai bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati. Namun, perkembangan teknologi informasi juga menuntut seluruh pihak untuk semakin bertanggung jawab dalam menyampaikan maupun menerima informasi.
Menurut Andri, di tengah demonstrasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar, ruang digital memiliki peran yang sangat penting. Media sosial dapat menjadi sarana menyampaikan aspirasi secara cepat, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi ruang penyebaran informasi palsu, provokasi, manipulasi opini, dan disinformasi.
“Demonstrasi adalah hak masyarakat dalam negara demokrasi. Tetapi di era digital, perjuangan menyampaikan aspirasi juga harus dibarengi dengan tanggung jawab informasi. Jangan sampai kritik yang konstruktif justru tenggelam karena hoaks, provokasi, dan informasi yang tidak terverifikasi,” ujar Andri.
Teknologi Harus Memperkuat Demokrasi
Andri menilai perkembangan teknologi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi dan industri, tetapi juga sebagai bagian penting dari ekosistem demokrasi.
Menurutnya, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital yang kuat agar dapat membedakan antara informasi faktual, opini, propaganda, dan konten yang sengaja dibuat untuk memprovokasi.
“Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat demokrasi, bukan alat untuk memecah masyarakat. Kita membutuhkan ekosistem digital yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah, platform digital, media, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan ketahanan informasi masyarakat.
Kritik Kebijakan Harus Berbasis Data
Sebagai Koordinator Divisi Teknologi dan Industri PB IKA BEM Nusantara, Andri menekankan pentingnya membangun tradisi gerakan masyarakat yang berbasis data, kajian, dan argumentasi yang objektif.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kuat apabila disertai data dan alternatif solusi.
“Kita ingin gerakan masyarakat dan mahasiswa tidak hanya kuat secara massa, tetapi juga kuat secara gagasan. Kritik harus berbasis data, kajian, dan fakta sehingga pemerintah dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi persoalan dan solusi apa yang ditawarkan,” ungkapnya.
Ia menilai kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan berbasis pengetahuan, termasuk melalui pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, platform digital, dan keterbukaan informasi untuk melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan publik.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut harus tetap memperhatikan etika, keamanan data, privasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Perlu Membuka Ruang Dialog
Andri juga mendorong pemerintah dan DPR untuk tidak melihat demonstrasi semata-mata sebagai gangguan keamanan, tetapi sebagai indikator adanya aspirasi dan persoalan masyarakat yang membutuhkan respons kebijakan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa, pemuda, akademisi, buruh, pelaku industri, serta kelompok masyarakat lainnya.
“Ketika masyarakat turun ke jalan, negara harus mendengar. Ketika ada kritik, pemerintah harus melakukan evaluasi. Jangan hanya mengelola demonstrasinya, tetapi kelola juga persoalan yang melahirkan demonstrasi tersebut,” kata Andri.
Transformasi Digital Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Lebih jauh, Andri mengingatkan bahwa pembangunan teknologi dan industri nasional harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat UMKM, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Teknologi dan industri harus kembali kepada tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar teknologi, tetapi menjadi bangsa yang mampu menciptakan teknologi dan industri sendiri,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa berbagai keresahan sosial dan ekonomi yang muncul dalam ruang publik harus menjadi bahan evaluasi terhadap arah pembangunan nasional.
Menolak Provokasi dan Kekerasan
Di tengah dinamika aksi, Andri mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga penyampaian aspirasi tetap damai dan konstitusional.
Menurutnya, tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun penyebaran provokasi hanya akan mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan yang diperjuangkan.
“Perjuangkan gagasan, bukan kekerasan. Lawan kebijakan yang dianggap tidak tepat dengan argumentasi, data, dan mekanisme demokrasi. Jangan sampai tindakan segelintir orang merusak substansi perjuangan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan foto, video, maupun informasi mengenai aksi demonstrasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Pemuda dan Mahasiswa Harus Menjadi Penggerak Perubahan
Andri menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa mempunyai posisi strategis dalam menghadapi perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial yang berlangsung cepat.
Gerakan mahasiswa, menurutnya, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai intelektual, idealisme, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Generasi muda harus menjadi penggerak perubahan. Kita membutuhkan pemuda yang mampu turun ke jalan ketika memperjuangkan aspirasi, tetapi juga mampu masuk ke ruang riset, industri, teknologi, dan kebijakan untuk menawarkan solusi,” ungkap Andri.
PB IKA BEM Nusantara, lanjutnya, akan terus mendorong kolaborasi antara pemuda, alumni mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah, dunia industri, komunitas teknologi, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan gagasan yang konstruktif bagi pembangunan Indonesia.
Demokrasi Digital untuk Indonesia yang Lebih Maju
Menutup pernyataannya, Andri berharap dinamika aksi 27 Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan demokrasi yang tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara, tetapi juga mampu memastikan bahwa suara tersebut didengar, diverifikasi, dikaji, dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan kebebasan berpendapat, informasi yang berkualitas, pemerintah yang responsif, serta masyarakat yang bertanggung jawab. Teknologi harus kita gunakan untuk mempertemukan aspirasi dengan solusi, bukan untuk memperbesar konflik,” pungkas Andri.
PB IKA BEM Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, mengedepankan dialog, memperkuat literasi digital, serta menjadikan setiap kritik sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih demokratis, maju, dan berdaulat dalam teknologi dan industri.
