Suarapemuda.id, JAKARTA – Minimnya dukungan dan perhatian Federasi Futsal Indonesia (FFI) terhadap Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) menjadi salah satu persoalan yang mendorong munculnya desakan Kongres Luar Biasa (KLB). Keluhan tersebut disampaikan sejumlah perwakilan AFP yang menilai komunikasi dan dukungan federasi pusat terhadap daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
Desakan KLB semakin menguat setelah 40 pemilik suara (voters) FFI yang terdiri dari AFP dan klub secara resmi menyerahkan surat permohonan KLB kepada PSSI di Jakarta, Jumat (13/11/2026) sore.
Surat tersebut diterima oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani dan Muhammad. Adapun 40 pemilik suara tersebut terdiri atas 25 perwakilan AFP, sembilan klub Pro Futsal League (PFL), serta enam klub Women Pro Futsal League (WPFL).
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan AFP menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di daerah. Salah satu keluhan datang dari Ketua AFP Jawa Timur, Arief Anton Sujarwo, yang menyoroti tidak adanya bantuan operasional dari FFI selama kepemimpinan Michael Sianipar.
Arief menilai, AFP di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program pengembangan futsal. Mulai dari penyelenggaraan Liga Futsal Nusantara hingga proses seleksi pemain untuk Timnas Futsal Indonesia.
Namun, besarnya tanggung jawab tersebut dinilai tidak sebanding dengan dukungan yang diterima dari federasi pusat.
“Jadi dulu ceritanya dari ketua sebelumnya sebelum Bapak Michael, itu kalau ketua sebelumnya selalu memberikan anggaran tiap tahun kepada AFP karena tanggung jawab ketua,” ucap Arief.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan sebelumnya sempat diharapkan mampu memperbaiki penyaluran anggaran kepada seluruh anggota federasi.
“Tapi ke bawahnya karena terhambat sekjen pada waktu itu, akhirnya ketua sebelumnya mengusulkan Michael menjadi ketua. Waktu itu narasinya supaya anggaran ini tersampaikan kepada anggota secara utuh tanpa ada melenceng ke manapun.”
Akan tetapi, Arief mengaku kondisi yang terjadi selama dua tahun kepemimpinan tersebut justru tidak sesuai dengan harapan. Ia menyebut AFP di daerah tidak mendapatkan dukungan operasional, meskipun tetap diminta menjalankan berbagai program dari pusat.
“Tapi dalam masa kepemimpinan dua tahun ini, kita yang di daerah nol. Kita justru diminta menjalankan banyak program, bahkan atensi dalam hal ini bantuan secara moral, mereka nggak ada.”
Arief juga menyayangkan minimnya keterlibatan pengurus pusat dalam pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, dukungan federasi tidak seharusnya hanya sebatas memberikan instruksi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pendampingan dan perhatian terhadap anggota.
“Mereka bikin program cuman menyuruh kita, bahkan pengurus pun tidak ada yang hadir saat program itu berjalan. Ini yang kita sayangkan, berarti artinya nggak ada perhatian sama sekali dari kepengurusan mereka terhadap Asosiasi Provinsi,” ia menjabarkan.
Atas kondisi tersebut, Arief berharap perubahan kepemimpinan di tubuh FFI dapat membawa perbaikan dalam tata kelola organisasi, khususnya hubungan antara federasi pusat dengan AFP maupun klub sebagai anggota.
Ia berharap kepengurusan yang saat ini dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI, Vivin Cahyani, dapat membuka ruang komunikasi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan oleh anggota.
“Mungkin ada baiknya federasi yang sekarang yang memimpin yang telah ditunjuk oleh PSSI bisa mendengarkan keluh kesah klub ataupun asosiasi anggotanya,” Arief memungkasi.
