Suarapemuda.id, Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah administratif menyusul persoalan internal kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI guna mencegah perubahan data kepengurusan hingga persoalan internal organisasi diselesaikan.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari PSSI dan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai dengan kewenangan Kemenkum.
“Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,” ujar Andi di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Andi menjelaskan, pemblokiran tersebut tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal. Pembatasan hanya diberlakukan terhadap akses administrasi badan hukum FFI melalui sistem Kemenkum.
“Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi dibawah PSSI,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemblokiran akses SABH tersebut bersifat sementara. Kemenkum akan kembali menindaklanjuti proses administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) dilaksanakan dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI.
“Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Andi memastikan bahwa langkah Kemenkum tersebut bukan merupakan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Menurutnya, Kemenkum tetap menghormati kewenangan PSSI serta mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.
“Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Andi berharap persoalan kepengurusan FFI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pembinaan dan pengembangan olahraga futsal nasional.
“Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia,” pungkas Andi.
Sebagai informasi, futsal merupakan cabang olahraga yang berada di bawah naungan dan regulasi FIFA. Di Indonesia, FFI merupakan asosiasi anggota PSSI sebagai federasi sepak bola nasional yang berafiliasi dengan FIFA. Oleh karena itu, setiap proses maupun perubahan kepengurusan FFI harus mengacu pada ketentuan Statuta PSSI.
Dalam surat yang disampaikan kepada Kemenkum, PSSI juga menginformasikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Penunjukan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai mekanisme penyelesaian persoalan internal organisasi.













